Pada Kamis, 20 September 2024 lalu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
APBN ini dirancang dengan penuh optimisme, tapi tetap memperhatikan dinamika global yang makin kompleks. Persetujuan ini melalui proses pembahasan yang transparan dan terbuka, mencerminkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan keterbukaan terhadap masukan, kritik, serta pandangan yang konstruktif.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa APBN 2025 disusun dengan visi keberlanjutan serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Meski demikian, dinamika global seperti perang dagang dan investasi terus mengancam ekonomi dunia. Pemerintah berusaha memitigasi risiko ini dengan kebijakan yang prudent dan hati-hati.
Salah satu tujuan utama APBN 2025 adalah memperkuat daya saing dan produktivitas nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Meski gejolak global menjadi tantangan, APBN ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan nasional di tengah ketidakpastian.
Sejumlah program prioritas di APBN 2025 akan terus didukung, di antaranya sebagai berikut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Renovasi dan pembangunan sekolah unggulan, demi meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan petani dan nelayan.
Program-program ini bertujuan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) hingga mencapai 0,56, serta memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang diharapkan mencapai 115-120 dan 105-108.
Pada 2025, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,2%; seiring dengan pemulihan dan reformasi struktural yang terus berjalan. Sementara itu, inflasi diperkirakan dapat ditekan hingga 2,5%. Nilai tukar rupiah dipatok pada Rp16.000 per US dollar, dan suku bunga obligasi pemerintah 10 tahun diharapkan turun ke 7%.
Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ke angka 7-8%; dengan kemiskinan ekstrem diharapkan mencapai 0%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada 4,5-5%, dan Gini Ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.
Total Pendapatan Negara tahun 2025 direncanakan mencapai Rp3.005,1 triliun dengan sebagian besar bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun. Pemerintah akan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan implementasi Coretax, sistem perpajakan baru yang lebih efisien.
Sementara itu, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun, yang mencakup Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta infrastruktur.
Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp616,2 triliun dengan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola utang secara hati-hati, memastikan bahwa setiap investasi dan belanja yang dilakukan efisien dan produktif.
Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, APBN 2025 diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan nasional, dan mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera. Tahun 2025 menjadi ujian, namun juga peluang besar bagi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Segera aktivasi dari aplikasi untuk memiliki
akun Jenius. Prosesnya mudah, tanpa susah.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.
PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.
